Pasar Tradisional Versus Modern


Oleh : Agustina Y.S. Arobaya*)

Di sejumlah daerah terjadi polemik seputar lokasi dagang para pedagang tradisional. Alias, penentuan lokasi-lokasi khusus bagi pedagang pribumi Papua.Tak jarang terjadi pertentangan yang cukup keras antara pemerintah dan pedagang. Keterbatasan akses menjadi salah satu penghambat usaha para pedagang tradisional.Mereka sering menempati areal sekitar toko atau pasar modern untuk mendapatkan pembeli dari pengunjung pasar modern.
Jarak ke lokasi pasar juga menjadi kendala karena ongkos angkut barang dagangan seperti hasil kebun yang harus dikeluarkan. Ini banyak menyedot pendapatan penjual yang tidak seberapa. Padahal, para pedagang pribumi kebanyakan berjualan sekadar untuk menjawab keperluan hidup sehari-hari.  Fenomenanya menyerupai proses barter: produk yang dijual hanya diubah bentuknya menjadi keperluan rumah tangga.

Walau kadang ada yang bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi dengan hasil jualan.Perjuangan mereka tidak sia-sia; jerih lelah mereka bisa memberikan hasil yang mampu mengangkat kehidupan keluarga.
Tak jarang pula pasar tradisional diidentikkan dengan ketidaknyamanan, kesemrawutan, kekotoran dan aroma tak sedap. Mungkin karena kerap ada yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah.Jika memang terjadi, bisa dimaklumi, tidak tidak ada alternatif lain.
Produk pasar tradisional umumnya memiliki masa simpan barang terbatas (tidak awet), seperti sayur-mayur dan buah.  Karena itu, bisanya diuyapakan sebisanya terjual habis, tapi sering kondisi pasar berkata lain.Ketiadaan teknologi pengawetan menyebabkan kesegaran dan kualitas produk dagangan sulit dipertahankan.Berbeda dengan pedagang profesional di pasar modern yang memiliki fasilitas pengawetan: bisa memperpajang masa simpan. Kendala ini berakibat lanjut pada harga jual. Harga jual produk yang sama di pasar tradisional relatif lebih murah dibanding di pasar modern.
Kebanyakan mama-mama Papua yang memanfaankan pasar tradisional kurang mendapat tempat yang layak. Mereka tergeser ke emperan toko atau di sepanjang jalan atau gang pasar. Barang dagangan mereka kalah bersaing dengan para pedagang non-Papua yang menempati los-los dalam pasar.
Kehadiran mereka sebagai pelaku “bisnis” menunjukkan, mereka memiliki jiwa wirausaha. Tidak sekadar perempuan atau ibu rumah tangga yang “terbenam” dalam rutinitas mengurus dapur, anak dan suami.  Menekuni dagang (kecil-kecilan) bisa dilakukan secara informal, tanpa pengetahuan ekonomi yang tinggi.
Mama-mama pedagang di pasar tradisional di Jayapura, misalnya. Sebagai migran yang tidak memiliki lahan berkebun, mereka membeli langsung produk-produk pertanian pada transmigran di Arso dan sekitarnya.Produk-produk itu kemudian mereka angkut dengan mobil yang mereka sewa secara patungan ke pasar tujuan untuk dijajakan.Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai distributor pertama dari mata rantai perdagangan produk pasar yang ada. Mereka biasanya mengeluarkan biaya sewa kendaraan angkut sebesar Rp 1-2 juta.
Mengantisipasi rencana pengembangan mama-mama pedagang pribumi, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan yang lebih terarah dan terkoordinasi untuk mempersiapkan mereka.  Mama-mama pedagang cukup peka menanggapi peluang pasar dan usaha sejak masih di kampung halaman. Kemampuan wirausaha mereka, meskipun berbeda dengan pelaku pasar modern, potensial untuk ditingkatkan ke taraf yang memungkinkan mereka bersaing dengan pelaku pasar lainnya dari luar Papua.
Keberadaan dana Otonomi Khusus untuk meningkatkan kesejahteraan (pemberdayaan ekonomi rakyat) menjadi   satu sarana penyediaan pasar tradisional yang memenuhi syarat.  Pendataan perempuan pedagang Papua serta survei potensi, letak pasar dan sumberdaya perlu dilakukan untuk memperpendek jangkauan transportasi dari produsen ke pasar. Ini untuk menekan biaya transportasi yang memungkinkan peningkatan pedapatan.
Pembentukan kelompok usaha melalui usaha PNPM dan Respek perlu diinventarisasi dengan baik dan benar melalui pendampingan fasilitator Pemerintah. Monitoring juga perlu dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana program PNPM dan Respek tepat sasaran.
Peranan penting pengampu kepentingan lainnya, misalnya, kelompok usaha besar sebagai inti dan kelompok masyarakat sebagai plasma merupakan salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan.

*) Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perempuan dan Anak,
Universitas Negeri Papua, Manokwari

Catatan:  Naskah dimuat dalam Tabloid Jubi 09 Januari 2010

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: