Pemanfaatan lahan di Sulut: Antara peluang dan ancaman


Oleh Freddy Pattiselanno

(Alumni dan mantan Sekretaris Senat Mahasiswa (1988-1989) Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, bekerja di Manokwari Papua Barat)

Percepatan pembangunan di Sulut secara ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD bumi Nyiur Melambai. Pemekaran sejumlah wilayah baru misalnya membuka peluang pengembangan daerah-daerah yang sebelumnya belum dilirik pemerintah. Selain itu pelaksanaan sejumlah even internasional dan nasional memacu pemerintah membangun sejumlah fasilitas yang memadai dan sekaligus menarik minat investor mengembangkan usaha bisnis mereka. Sejauh mana komitmen Pemprov Sulut terhadap irama pembangunan yang sedang berlangsung diselaraskan dengan isu pemanfaatan lahan yang berkelanjutan?

Kekayaan KeHaTi Sulawesi Utara

Fauna dan flora Sulawesi terdokumentasi dengan baik sejak abad 19 yang lalu oleh beberapa ahli seperti Wallace (1869), Guillemard (1886) dan Hickson (1889) yang dikompilasi oleh studi terbaru yang dilakukan oleh Whitten et al. (1987). Menurut laporan FAO (1982) dan Whitten et al. (1987) dari 127 species mamalia, 328 burung dan 104 reptilia, sekitar 79 species mamalia (62%), 88 species burung (27%) dan 29 spesies reptil (28%) adalah endemik Pulau Sulawesi. Dengan kekayaan species vertebrata yang ada, maka Sulawesi merupakan salah satu kawasan yang sangat penting di antara beberapa daerah yang merupakan pusat kekayaan keanekaragaman hayati (kehati) di dunia. Beberapa species penting yang menandai kekayaan fauna Sulawesi dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Indonesia ditemukan di Sulawesi Utara misalnya Sulawesi red-knobbed hornbill (Aceros cassidix) yang ditemukan dengan tingkat kepadatan 51 individu/km2 di Tangkoko-Dua Sudara (Kinnaird et al. 1996); Sulawesi crested black macaques (Macaca nigra) yang walaupun mengalami penurunan populasi sejak 1980-an dan 1990-an tetapi tetap ditemukan sekitar 67 individu/km2 (Rosenbaum et al. 1998).

Pemekaran Wilayah Bumi Nyiur Malambai

Luas wilayah Sulawesi Utara 15.466,25 km2 dengan jumlah penduduk 2.176.00 jiwa (data website http://www.sulut.go.id) merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan dengan indikator sosio ekonomi cukup baik yang ditunjukan dengan standar hidup yang lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan luas, maka luas daratan Sulut yaitu seluas 2.748.800 ha atau sekitar 1,43% dari luas Indonesia. Di sisi lain, Sulut tergolong ke dalam delapan provinsi dengan rendahnya komposisi masyarakat miskin di sekitar kota, dan hanya sebesar 11,4% dari populasi penduduknya yang hidup berada di bawah garis kemiskinan (Booth, 1988). Tingkat kepadatan penduduk di Sulut sebesar 103/km2 (Indonesia 106/km2), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,35% memberikan gambaran laju pertambahan penduduk di Sulut. Pemekaran sejumlah wilayah menjadikan Sulut saat ini memiliki 13 kabupaten dan kota (kota Manado, kota Tomohon, kabupaten Minahasa Induk, kabupaten Minahasa Selatan, kabupaten Minahasa Utara, kabupaten Minahasa Tenggara, kota Bitung, kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu, kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kabupaten Kepulauan Sangihe, kabupaten Kepuluan Talaud dan kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Konsekuensi dari pemekaran wilayah ini yaitu diperlukan sejumlah luasan areal lahan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik pemerintahan, pelayanan umum termasuk sarana jalan dan juga pemukiman. Hal inilah yang kemungkinan akan mempengaruhi laju konversi areal hutan atau wilayah lain yang terisolasi dan merupakan habitat alami berbagai species hewan liar menjadi fasilitas atau infrastruktur untuk kepentingan pemerintahan. Terbukanya sejumlah wilayah baru selain semakin membuka peluang akses aktivitas perburuan hewan liar ke daerah-daerah yang dilindungi dan kawasan hutan yang sebelumnya tertutup, juga semakin mendekatkan pemburu dengan potensi sumberdaya hidupan liar yang ada. Dalam konteks ini masyarakat Sulut dikenal sebagai pemburu hewan liar tertentu yang dikonsumsi sebagai sumber protein hewani alternatif seperti paniki, kuskus, babi hutan, dan beberapa jenis hewan melata lainnya. Terbentuknya wilayah pemerintahan yang baru melahirkan kawasan pemukiman baru dan sejumlah kawasan real estat baru yang dimanfaatkan oleh pengembang untuk menyediakan fasilitas pemukiman dan peluang bisnis di pinggiran kota yang dimekarkan. Sebagai akibatnya lahan kosong, hutan ataupun lahan perkebunan masyarakat yang tadinya merupakan habitat species satwa tertentu mengalami degradasi dan komunitas hidupan liar yang menempati ruang tersebut semakin tersingkir karena kehilangan tempat tinggal alaminya. Pengalaman yang sama juga dialami di negara lain dan diidentifikasi sebagai salah satu faktor fisik yang mempengaruhi pemanfaatan satwa secara berkelanjutan (Auzel dan Wilkie, 2000; Robinson dan Bennet, 2000 dan Bennet et al, 2000).

Kompetisi Penggunaan Lahan untuk Kepentingan lain

Kompetisi penggunaan lahan untuk kepentingan lain merupakan suatu cakupan yang sangat luas di antaranya konversi lahan untuk kegiatan industri, sektor kehutanan dengan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang meningkat dari tahun ke tahun, pertanian dan perkebunan (perluasan areal perkebunan cengkih, kelapa, jagung, vanili dan pala) yang merupakan komoditi andalan Sulut dengan nilai ekspor cenderung meningkat serta pembangunan infrastruktur berskala besar untuk kepentingan jasa, perdagangan, perumahan, hotel, restoran dan transportasi yang menunjukkan kemajuan yang sangat berarti akibat iklim investasi yang kondusif di Sulut. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 452/Kpts-II/1999 tertanggal 17 Juni 1999 kawasan hutan Sulut adalah seluas ± 1.615.070 ha atau sekitar 58,8% luas Provinsi Sulut. Data yang diperoleh dari Subdit Penyiapan PHP untuk Provinsi Sulut pada Juli 2001 ada sembilan HPH yang sudah diberikan ijin dan sedang beroperasi dan ada 3 (tiga) HPH baru yang telah diberikan ijin dan dicadangkan untuk beroperasi. Menurut kondisi penutupan lahan pada areal HPH diperkirakan ada sekitar 131.888 ha atau 29% hutan di areal HPH berada dalam keadaan rusak (Pusat Data dan Perpetaan, 2000). Selanjutnya dijelaskan bahwa rata-rata laju deforestasi tahunan periode 1985-1998 adalah sekitar 34.428 ha/tahun. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut menunjukkan bahwa ekspor Sulut ke sejumlah negara didominasi oleh komoditi hasil olahan kelapa dan turunannya (minyak kelapa kasar, minyak goreng sawit dan minyak sawit kasar) selain komoditi andalan lainnya perikanan. Selain itu produk andalan Sulawesi Utara di sektor perkebunan adalah komoditi jagung yang menurut catatan sementara Dinas Pertanian Sulut penggunaan lahannya terus meningkat dan luas lahan produksi diprediksi akan mencapai 12.394 ha. Komitmen pemerintah menggalakkan program revitalisasi pertanian dalam arti luas – mencakup perkebunan, perikanan dan peternakan – di sisi lain akan terus memacu perluasan areal pertanian baik tradisional maupun komersial sebagai sektor andalan Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah ekspor produk-produk pertanian/perkebunan serta program revitalisasi pertanian secara nasional dipastikan akan membawa dampak terhadap konversi sejumlah lahan yang potensial guna mendukung program pemerintah di sektor pertanian. Persaingan penggunaan lahan sebaiknya dilihat secara bijaksana, karena pemanfaatan lahan yang tidak terencana akan menjadi suatu titik awal bagi bencana lahan kritis yang berkepanjangan. Informasi yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Tondano menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lahan di Sulut sudah cukup memprihatinkan karena lahan yang tergolong sangat kritis mencapai luasan 27.400 ha, kritis 243.053 ha, agak kritis 506.551 ha dan yang mempunyai potensi kritis sekitar 590.074 ha dari total luas lahan sebesar 1.591.786 ha. Jika peruntukan penggunaan lahan diatur secara bijaksana dengan memberikan porsi yang sama untuk kawasan lindung, atau areal khusus yang tetap alami tanpa ada perubahan secara ekologis, maka kompetisi penggunaan lahan “yang tidak sehat” dapat dicegah sehingga mampu mengakomodir kepentingan yang beragam bukan saja untuk sektor-sektor andalan yang mendukung perekonomian Sulut tetapi juga untuk kepentingan masa depan yang bersifat sebagai investasi pelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati Sulut termasuk fauna potensialnya. Sektor lain yang ikut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut antara lain adalah sektor jasa sebesar 16,81%; perdagangan, hotel dan restoran 15, 29%; dan bangunan sebesar 14,90%. Kondisi ini mengekspresikan bahwa perkembangan ekonomi Sulut membuka sejumlah peluang berkembangnya usaha/bisnis yang memerlukan luasan areal/lahan yang strategis, sehingga mudah diakses serta menarik perhatian konsumen. Fenomena ini terlihat jelas dalam pengembangan areal Boulevard yang patut diperhitungkan dampaknya terhadap kondisi pesisir Bunaken dan pulau-pulau lainnya yang menjadi primadona pariwisata selam setempat. Dalam era sekarang ini, jika penataan tata ruang kabupaten/kota yang dikembangkan tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tanpa melalui AMDAL, “karena kontribusinya cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan alam di sekitarnya seperti perubahan fisik bentang alam, penggalian bahan tambang, penanganan limbah yang mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu penulis sependapat dengan Gubernur Sulut “SHS” yang mengajak pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu membangun Gerakan Moral dan Etika Lingkungan untuk meredam laju percepatan perusakan lingkungan. Pengembangan sejumlah wilayah menjadi kabupaten atau kotamadya mendorong pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi sehingga memudahkan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Sulut yang sudah barang tentu akan membuka keterisolasian sejumlah kawasan di Sulut. Pembangunan ruas jalan ini secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap berkurangnya wilayah yang tadinya merupakan kawasan hijau (lahan perkebunan, pertanian dan hutan) yang sebelumnya relatif aman bagi tempat tinggal dan berteduh (cover) dari jenis satwa tertentu khususnya burung dan mamalia darat. Dampak lainnya yaitu bertambahnya jumlah “entry point” atau pintu masuk ke sejumlah kawasan hutan termasuk di dalamnya kawasan lindung, yang pada akhirnya akan mengubah kondisi fisik bentang alam yang berkorelasi positif dengan terdegradasinya kawasan penting yang merupakan suatu ekosistem flora-fauna yang selama ini terpelihara dengan baik. Kondisi ini semakin membuka peluang akses ke dalam hutan atau wilayah terpencil yang tadinya tidak tersentuh dan kemungkinan memberikan kesempatan ekstraksi sumberdaya hayati yang ada di dalamnya. Pengalaman di Kongo (Afrika) dilaporkan oleh Auzel dan Wilkie (2002) yaitu meluasnya konstruksi jalan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan industri berskala besar (kayu, tambang dan minyak) memudahkan akses bagi pemburu untuk memasuki areal hutan dan melakukan eksplorasi secara tidak terkontrol. Salah satu penyebab meningkatknya akses ke dalam kawasan hutan adalah pengembangan sejumlah jaringan jalan yang menjadi titik masuk pemburu dan pedagang satwa ilegal ke kawasan yang dilindungi atau yang sebelumnya tidak pernah dimasuki. Pembangunan jalan juga membuka peluang terjadinya fragmentasi hutan yang kemudian dapat menimbulkan “edge effect” terhadap hidupan liar yang ada dalam wilayah hutan tersebut.

Pembangunan yang Berpihak pada Lingkungan

Usaha pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memekarkan sejumlah wilayah di Sulut ini perlu dilihat dan dipelajari dengan seksama karena apa gunanya kita menciptakan pusat-pusat pemerintahan kota/kabupaten yang baru tetapi kita kehilangan ikon penting kekayaan keanekaragaman hayati kita seperti Tarsius, Anoa, dan sejumlah species endemik Sulawesi lainnya. Pembangunan penting untuk kemakmuran masyarakat tetapi di sisi lain pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup jauh lebih penting untuk masa depan daerah tercinta kita. Kerjasama terpadu dari semua stakeholder guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus utama aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan di Sulut perlu digalang dan lebih diprioritaskan. Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik.#

Catatan: Dimuat dalam Harian Manado Post, Monday, 13 July 2009 09:43

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: