Konservasi satwa di Papua: Antara harapan dan kenyataan


Freddy Pattiselanno1, Agustinus Kilmaskossu2 & Maria J. Sadsoeitoeboen2

1Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Peternakan Perikanan & Ilmu Kelautan

2Jurusan Biologi Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam

Pendahuluan

Sebagai pulau terbesar kedua setelah Green Land, Pulau New Guinea (PNG dan Papua), menjadi bahan perhatian dunia karena kawasan hutan hujan tropis yang dimilikinya. Papua (Papua dan Papaua Barat) memiliki luas daratan sekitar 404.660 km2 atau menurut perkiraan Baplan (2002) mempunyai luas sekitar 42 juta hektar, dan dari luasan tersebut, kurang lebih 80% wilayahnya merupakan hutan.  Kondisi ini merupakan cerminan luasan areal yang mengandung kekayaan sumberdaya alam (bahan tambang, minyak, gas bumi serta hutan dan laut) dan sekaligus merupakan pusat sumber keanekaragaman hayati di Indonesia karena sekitar 50% kekayaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Indonesia terdapat di Papua.  Hal ini cukup beralasan, karena ekosistem hutan hujan tropis yang unik dan berragam, dimanfaatkan oleh flora dan fauna yang ada sebagai habitat alaminya. Oleh karena itu cukup beralasan Petocz (1987) menegaskan bahwa Irian Jaya memiliki ekosistem yang bervariasi mulai dari pesisir sampai ke dataran tinggi, menyediakan habitat dan unik dan spesifik dan merupakan wilayah penyebaran sejumlah flora-fauna endemik.

Tulisan ini merupakan review literatur dari berbagai penelitian yang dilakukan di Papua dan dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konservasi satwa liar di Papua.

Pemekaran wilayah Propinsi Papua

Luas wilayah Papua yang kurang lebih 22% dari luas Indonesia hanya memiliki jumlah penduduk sekitar dua sampai tiga juta jiwa atau hanya 1,5% dari total seluruh penduduk Indonesia merupakan propinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Indonesia yaitu sekitar 5/km2.  Di sisi lain kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah kurang begitu dinikmati seluruh lapisan masyarakat dibuktikan dengan persentase penduduk miskin yang terbesar dimiliki Propinsi Papua dibanding propinsi lainnya di Indonesia atau mendekati 40% dari total jumlah penduduk (merupakan data BPS, 2004). Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi sosial dan politik yang terkadang ikut mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berbagai upaya telah ditempuh dan salah satu alternative yaitu melalui program pemekaran wilayah.  Sampai saat ini ada dua propinsi (Papua dan Papua Barat) dengan 30 kabupaten dan kota di Papua serta 11 kabupaten dan kota di Papua Barat.  Sebelumnya hanya ada Propinsi Irian Jaya dengan 9 kabupaten dan kota. Konsekuensi dari pemekaran wilayah ini yaitu diperlukan sejumlah luasan areal lahan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik pemerintahan dan juga pemukiman.  Hal inilah yang kemungkinan akan mempengaruhi laju konversi areal hutan yang merupakan habitat alami berbagai species satwa liar menjadi fasilitas atau infra struktur untuk kepentingan pemerintahan.

Terbukanya sejumlah wilayah baru selain membuka keterisolasian sejumlah kelompok masyarakat, juga memungkinkan akses perburuan ke daerah yang dilindungi dan kawasan hutan yang sebelumnya tertutup, dan semakin mendekatkan pemburu dengan sumberdaya satwa yang ada.  Terbentuknya kawasan pemukiman baru membuka peluang masuk dan menetapnya orang dari luar wilayah yang ingin memanfaatkan potensi satwa di daerah tersebut.  Hal mana dibuktikan dengan pengalaman yang juga dialami di negara lain dan diidentifkasi sebagai salah satu faktor fisik yang mempengaruhi pemanfaatan satwa secara berkelanjutan (Auzel dan Wilkie, 2000; Robinson dan Bennet, 2000 dan Bennet et al, 2000).

Kompetisi penggunaan lahan untuk kepentingan lain

Kompetisi penggunaan lahan untuk kepentingan lain merupakan suatu cakupan yang sangat luas diantaranya konversi lahan untuk kegiatan industri ekstraktif yang meliputi sektor pertambangan (bahan galian, minyak dan gas bumi), sektor kehutanan dengan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang meningkat dari tahun ke tahun, pertanian dan perkebunan (perluasan areal perkebunan kelapa sawit, kakao dan kopi), dan pembangunan infrastruktur berskala besar untuk kepentingan transportasi.

Sektor pertambangan merupakan sektor andalan dalam perekonomian di Papua, karena sekitar 50-60% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disumbangkan oleh tambang, minyak dan gas bumi.  Ketergantungan terhadap industri ekstraktif ini yang sangat tinggi menyebabkan perhatian pemerintah pada dampak dari operasional industri terhadap lingkungan alam di sekitarnya seperti perubahan fisik bentang alam, penggalian bahan tambang, penangangan limbah yang mengancam kehidupan mahluk hidup lainnya di sekitar areal konsesi menjadi lemah (Latin, 1999).

Pengembangan sektor kehutanan ditandai dengan meningkatnya jumlah HPH yang sampai tahun 1997 diperkirakan ada sejumlah 54 HPH di Papua dan dari 12 juta ha hutan produksi atau sekitar 50% dari ketersediaan hutan produksi di Papua telah diberikan kepada konsesi HPH.  Berdasarkan hasil olahan data resmi, Anggraeni dan Watopa (2004) memperkirakan rata-rata hutan yang ditebang kurang lebih sekitar 52.000 ha per tahun.  Di sisi lain, perkembangan perkebunan komersial skala industri mengalami peningkatan yang sangat pesat.  Hal ini dibuktikan dengan ekspansi sejumlah perusahaan multi nasional ke sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Selain pembangunan infrastruktur tersebut berdampak terhadap habitat alami sejumlah species satwa, perusahaan-perusahan industri tersebut (kayu, tambang dan minyak) dikuatirkan terjadi pemanfaatan sumber protein hewani yang ada di sekitar lokasi usaha melalui aktivitas perburuan para karyawan.  Tidak jarang, para pekerja konsesi HPH yang tinggal di kamp yang jauh di daerah pedalaman sangat bergantung pada suplai daging asal satwa.  Hal yang sama dikemukakan oleh Wilkie et al., (1992) yaitu bahwa perusahaan kayu, tambang dan minyak mengijinkan karyawannya untuk berburu satwa guna mendapatkan suplai daging untuk dikonsumsi.

Pengembangan sejumlah wilayah menjadi kabupaten atau kotamadya mendorong pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi sehingga memudahkan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua.  Menurut prediksi Anggraeni dan Watopa (2004), hasil analisis spasial menunjukan bahwa pembukaan jaringan jalan akan mencapai total sekitar 2.700 km . Pembangunan ruas jalan ini secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap bertambahnya jumlah “entry point” ke sejumlah kawasan hutan termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung, karena hampir 25% kawasan lindung di Papua berada kurang dari 20km  dari jaringan jalan yang sudah ada.  Kondisi ini membuka peluang akses ke dalam hutan yang tadinya tidak tersentuh dan kemungkinan memberikan kesempatan ekstraksi sumberdaya hayati yang ada di dalamnya.

Meluasnya konstruksi jalan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan industri berskala besar (kayu, tambang dan minyak) memudahkan akses bagi pemburu untuk memasuki areal hutan (Auzel dan Wilkie, 2000).  Hal mana dapat dilihat di sejumlah wilayah di Papua, meningkatknya akses ke dalam kawasan hutan karena pengembangan sejumlah jaringan jalan yang menjadi titik masuk pemburu dan pedagang satwa ilegal ke kawasan yang dilindungi atau yang sebelumnya tidak pernah dimasuki.

Dampak lain dari konstruksi jalan yaitu degradasi areal habitat satwa, misalnya dalam proses pembangunan jalan pada akhirnya merusak habitat sejumlah satwa di sepanjang areal pembangunan jalan. Pembangunan jalan juga membuka peluang terjadinya fragmentasi hutan yang kemudian dapat menimbulkan “edge effect” terhadap kehidupan satwa yang ada dalam wilayah hutan tersebut.

Teknik perburuan

Berbagai studi di belahan dunia lain, menunjukkan bahwa sekarang ini perburuan modern dengan menggunakan senjata api dan perlengkapan modern lainnya (kendaraan bermotor, perahu motor, serta binokuler) cenderung dipraktekan dalam kegiatan perburuan di Papua. Hasil penelitian Killian (1995) menjelaskan bahwa perburuan rusa tradisional di Taman Nasional Wasur, Merauke membunuh kurang lebih 13,7 ekor per periode perburuan atau 12,97% lebih rendah dari perburuan modern.

Hal ini cukup beralasan, karena dengan penggunaan peralatan modern kegiatan perburuan akan semakin efisien dan hasil buruan juga akan lebih banyak. Studi yang dilakukan oleh Madhusudan and Karranth (2002) di India menunjukan bahwa ada kecenderungan perburuan modern menggeser perburuan tradisional untuk mengefisienkan perolehan hasil buruan.  Sedangkan Bennet et al., (2000) melaporkan bahwa penggunaan lampu, senter, motor tempel, dan alat transport mekanis lainnya atau aplikasi teknologi perburuan yang baru cenderung dilakukan oleh pemburu di Sarawak untuk meningkatkan hasil buruan.  Robinson and Bodmer (2000) menyimpulkan bahwa adopsi penggunaan peralatan buru dan teknik berburu yang maju telah meningkatkan efisiensi dari hasil buruan, terlebih di daerah-daerah dimana perburuan satwa diperhitungkan sebagai usaha bisnis yang besar.

Perdagangan satwa

Hasil survey yang dilakukan Suryadi et al., (2004) di Manokwari dan Jayapura menunjukan bahwa beberapa jenis satwa antara lain Nuri Kepala Hitam (Lorius lorry), Kakatua (Cacatua galerita), Mambruk (Goura Victoria), Penyu (Chelonia mydas), Kasuari (Casuarius sp.), Kuskus (Spilocuscus sp.), Bayan (Eclectus roratus) dan Kanguru (Phalanger sp.).  Selanjutnya penjualan produk satwa (tanduk dan dendeng rusa) umum dijumpai di sejumlah pasar.

Menurut Bodmer et al., (1990) daging satwa bukan hanya merupakan komoditi lokal saja, tetapi dibutuhkan oleh pasar global dan saat ini menjadi komoditi penting karena mempunyai nilai jual yang tinggi dibanding produk hutan lainnya. Sejumlah studi yang pernah dilakukan di Papua menunjukkan bahwa pemanfaatan daging rusa (Cervus timorensis) di Pulau Rumberpon dan Wasur Merauke telah merakyat (Ariantiningsih, 2000; Chahya, 2002).  Selanjutnya menurut Iyai (2002) dan Homer (2004) baik suku Napan di Nabire dan Arfak di Manokwari berburu soa-soa (Varanus sp.) untuk dimanfaatkan dagingnya.  Selain itu juga daging kuskus umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Yop dan Napan yaur di sekitar Teluk Cenderawasih, Nabire (Kubangun, 2004 and Rumpaidus, 2005).

Fa et al., (1988) dan Robinson dan Bodmer (1999) menjelaskan bahwa salah satu penyebab rentannya satwa liar terhadap pemanfaatan yang berlebihan yaitu meningkatnya permintaan pasar akan produk daging asal satwa sehingga cenderung meningkatkan pemanfaatannya di alam.

Faktor sosial dan faktor lainnya

Secara tidak langsung pengembangan wilayah membuka peluang interaksi antara penduduk lokal dengan masyarakat pendatang dari luar daerah ataupun Papua.  Interaksi sosial tersebut ikut mempengaruhi kondisi kehidupan sosial ekonomi komunitas setempat terlebih dengan terbukanya peluang pasar terhadap perdagangan satwa ataupun meningkatnya nilai ekonomi produk asal satwa tersebut.

Konsekuensinya, ada kecenderungan tidak dipraktekan lagi sejumlah kearifan konservasi tradisional (traditional conservation wisdom) yang merupakan warisan turun temurun oleh masyarakat asli Papua. Penelitian terkini yang dilakukan Pagau-Adam dan Noske (2010) menunjukkan bahwa terkikisnya praktek-praktek tradisional secara terus menerus mengalihkan perhatian pemburu untuk melakukan perburuan cenderawasih dan kasuari yang sebelumnya dilarang dan menyebabkan tekanan perburuan yang cukup signifikan terhadap sejumlah species burung endemic Papua di Nimboran dan Kemtukgresi. Dari berbagai hasil kajian yang dilakukan, jelas terlihat semakin berkurangnya praktek sasi (pengambilan hasil hutan dan laut berdasarkan periode yang telah ditetapkan) di beberapa wilayah di pedalaman Papua dan kecenderungan penggunaan senjata modern dari pada penggunaan alat buru tradisional (panah, busur dan tombak).  Stearman (2000) menjelaskan bahwa semakin menurunnya praktek perburuan tradisional dan diganti dengan perburuan modern mengakibatkan kepunahan atau kehilangan lokal jenis satwa tertentu.

Selain itu juga pemekaran wilayah membawa dampak terhadap hilangnya hak-hak tradisional masyarakat setempat terhadap hutan. Wanggai dan Kilmaskossu (1995) menyatakan bahwa hak-hak tradisional masyarakat biasanya berbasis suku atau klen yang mempunyai ulayat pada kawasan hutan tertentu di Papua.  Padahal salah satu kearifan tradisional yang berkaitan dengan areal perburuan satwa yaitu dilarangnya aktivitas perburuan pada areal tertentu yang dikeramatkan karena diyakini merupakan tempat berdiamnya arwah para leluhur.

Dilarangnya perburuan terhadap species satwa tertentu yang dianggap sebagai totem atau simbol suku atau klen tertentu saat ini cenderung terabaikan, karena semakin tingginya tingkat permintaan satwa baik dalam keadaan utuh maupun dalam bentuk daging, bulu, kulit, taring ataupun cakar yang mendorong perburuan terhadap satwa yang dilindungi menurut bentuk kearifan tradisional masyarakat setempat.  Menurut Bennet et al, (2000) social taboo atau larangan yang berlaku dalam komunitas tradisional dapat berlaku seputar suku atau klen secara formal atau informal sebagaimana layaknya ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami daerah sekitar hutan.

Catatan: Paper lengkap dipresentasikan pada Seminar Nasional Konservasi Biologi dalam manunjang Pembangunan Berkelanjutan tanggal 16 September 2006 di Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman, Poerwokerto.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: