Antara Pembangunan, Ke(Hati) dan Isu Separatisme


Freddy Pattiselanno (Penerima Netherlands Fellowship Program Course on Participatory Planning, Monitoring and Evaluation (PPM&E) – Learning for Impact di Wageningen International)

Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki luas daratan sekitar 404.660 km2 atau sekitar 42 juta hektar dengan kurang lebih 80% wilayahnya merupakan hutan.  Kondisi ini merupakan cerminan luasan areal yang mengandung kekayaan sumberdaya alam (bahan tambang, minyak, gas bumi serta hutan dan laut) dan sekaligus merupakan pusat sumber keanekaragaman hayati (Kehati) di Indonesia.  Perkiraan terakhir menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Papua merupakan 50 persen dari keanekaragaman hayati Indonesia yang meliputi 146 species mamalia, 329 species reptil dan amphibi serta 650 species burung yang menempati dan memanfaatkan ekosistem hutan hujan tropis yang bervariasi sebagai habitat alaminya (Conservation International, 1999).  Kajian para ahli biologi menunjukkan bahwa kondisi hutan alam yang ada menyediakan ekosistem yang bervariasi mulai dari pesisir sampai ke dataran tinggi sebagai habitat yang unik dan spesifik sejumlah flora-fauna endemik.

Isu ketertinggalan pembangunan di Tanah Papua, ditambah dengan sejumlah indikator lain kemudian menjadi bahan pertimbangan pemekaran wilayah Propinsi Papua.  Karena itu Presiden RI Megawati pada saat itu menerbitkan INPRES No. 1/2003 tertanggal 27 Januari 2003 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah dari provinsi induknya Papua.   Sampai dengan saat ini terdapat 28 kabupaten dan 1 kota di Papua dan 10 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat.

Konsekuensi dari pemekaran wilayah yaitu lahirnya kompetisi penggunaan lahan mengatas namakan pembangunan sebagai suatu cakupan yang sangat luas, antara lain konversi lahan untuk kegiatan industri ekstraktif yang meliputi sektor pertambangan (bahan galian, minyak dan gas bumi), sektor kehutanan (konsesi Hak Pengusahaan Hutan – HPH) yang meningkat dari tahun ke tahun, serta perluasan areal perkebunan kelapa sawit, kakao dan kopi skala industri, dan pembangunan infrastruktur berskala besar untuk kepentingan transportasi.

Sebagai contoh sektor pertambangan menjadi sektor andalan dalam perekonomian di Papua, karena sekitar 50-60% dari total Produk Domestik Regional Bruto disumbangkan oleh tambang, minyak dan gas bumi.  Ketergantungan terhadap industri ekstraktif ini yang sangat tinggi menyebabkan perhatian pemerintah pada dampak dari operasional industri terhadap lingkungan alam di sekitarnya seperti perubahan fisik bentang alam, penggalian bahan tambang, penangangan limbah yang mengancam kehidupan mahluk hidup lainnya di sekitar areal konsesi menjadi lemah.  Belum lagi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat akibat dampak industrialisasi ke wilayah mereka.

Pengembangan sejumlah wilayah kabupaten atau kota baru mendorong pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi sehingga memudahkan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua.  Kajian spasial Anggraeni dan Watopa (2004) menunjukan bahwa pembukaan jaringan jalan akan mencapai total sekitar 2.700 km. Kondisi ini membuka peluang akses ke dalam hutan yang tadinya tidak tersentuh dan akhirnya memberikan kesempatan ekstraksi sumberdaya hayati dan alam yang ada di dalamnya menjadi tidak terkendali.

Harapan semula terbukanya akses akan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah yang tadinya terisolasi.  Disayangkan harapan tak kunjung tiba, karena setelah akses terbuka, muncul masalah baru yaitu mahalnya tarif angkutan dari dan ke ibukota distrik atau kabupaten terdekat.  Sangat ironis, karena produksi pertanian/perkebunan yang diharapkan mampu menambah pendapatan keluarga hanya mampu untuk membayar transportasi pulang pergi masyarakat dari kampung mereka ke pasar terdekat.

Akibat lain yang dikuatirkan yaitu adanya kecenderungan tidak dipraktekannya lagi sejumlah kearifan konservasi tradisional (traditional conservation wisdom) yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Papua. Hal ini jelas terlihat pada semakin berkurangnya praktek sasi (pengambilan sumberdaya hayati berdasarkan periode yang telah ditetapkan) di beberapa wilayah di pedalaman Papua dan kecenderungan penggunaan senjata modern dari pada penggunaan alat buru tradisional (panah, busur dan tombak) dalam sistem perburuan masyarakat.

Selain itu juga pemekaran wilayah membawa dampak terhadap hilangnya hak-hak tradisional masyarakat setempat terhadap hutan dan isinya. Hak-hak tradisional masyarakat biasanya berbasis suku atau klen yang mempunyai ulayat pada kawasan hutan tertentu di Papua kemudian hilang atas nama kepentingan pembangunan yang pada akhirnya membuat masyarakat setempat menjadi termarginalkan.

Jika dikaitkan dengan kekayaan sumberdaya hayati dan sumberdaya alam yang dimilikinya, kondisi masyarakat di Tanah Papua dapat dianalogkan dengan “tikus yang mati di atas timbunan padi” sangat menyedihkan memang tapi itulah kenyataan yang berlangsung dari waktu ke waktu.  Kondisi Papua memang kompleks, sehingga konflik yang terjadi bukan hanya merupakan isu sosial, ekonomi dan politik tetapi juga merupakan isu budaya, identitas dan jati diri masyarakat Papua yang mengakui “hutan” sebagai ibu tempat mereka menyusui. Oleh karena itu ketika alam sekitar atau ibu mereka terdegradasi karena berbagai alasan tetapi di sisi lain kehidupan mereka semakin termarginalkan, maka merekapun akan meradang sehingga terjadilah konflik yang kemudian mengarah kepada isu separatisme.

Kebijakan pembangunan berbasis industri dalam skala besar tanpa memperhatikan keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat setempat pada akhirnya akan melahirkan ancaman yang dikategorikan sebagai aksi separatis.  Sementara itu keanekaragaman hayati Papua yang seyogianya dapat menjadi “sumber pendapatan” melalui keuntungan komersial yang saat ini dikenal dengan “bio-prospecting” ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu “kalau bukan kitorang sapa lagi”  dan “kalau bukan sekarang kapan lagi” ikut peduli, membela, menghargai dan menempatkan hak-hak masyarakat asli Papua sebagai “tuan di negeri sendiri” ketika bangsa ini memperingati 83 tahun Sumpah Pemuda.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: