Monthly Archives: May 2012

Pembangunan pertanian di pesisir Kepala Burung Papua


Freddy Pattiselanno1, Nerius Sai2, Leo Warmetan2, Yohan Mofu2, Zulkifli2 & Nixon Karubaba3

1Staf Pengajar, 2Mahasiswa Fakultas Peternakan Perikanan &Ilmu Kelautan Universitas Negeri Papua, Manokwari, 3Dinas Pertanian & Tanaman Pangan Kabupaten Manokwari

Keterisolasian Kepala Burung Papua

Dalam rencana pembangunan jangka panjang di Tanah Papua pembukaan ruas-ruas jalan yang merupakan simpul di daerah-daerah yang tadinya belum dihubungkan dengan jalan darat menjadi prioritas. Hal ini cukup beralasan karena irama pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini sangat dinamis sejalan dengan pengembangan sejumlah wilayah menjadi kabupaten baru. Oleh karena itu program pembangunan infrastruktur transportasi menjadi prioritas guna memudahkan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua. Menurut prediksi Anggraeni dan Watopa (2004) berdasarkan hasil analisis spasial ternyata bahwa pembukaan jaringan jalan di Tanah Papua akan mencapai total sekitar 2.700 km (Gambar 1). Salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah jalan yang menghubungkan kota Manokwari dan Sorong di Kepala Burung Papua.

Continue reading

Advertisements

Kearifan tradisional Suku Maybrat (Sepotong catatan dari Sorong Selatan)


Freddy Pattiselanno (Laboratorium Produksi Ternak FPPK UNIPA) & George Mentansan (Fakultas Sastra UNIPA)

Kajian yang dilakukan Pattiselanno (2006) menunjukkan bahwa kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal di Papua merupakan aturan setempat yang dapat digunakan sebagai pengontrol pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali termasuk perburuan satwa. Karena itu menggali nilai kearifan tradisional dalam perburuan satwa di Kabupaten Sorong Selatan bermanfaat untuk mengisi keterbatasan informasi praktek kearifan tradisional dari Papua.  Selama ini hasil dari berbagai studi di beberapa negara menunjukkan bahwa praktek kearifan tradisional masih berlaku dalam kehidupan masyarakat lokal.

Hal ini cukup beralasan, karena dalam era otonomi khusus, Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung kebijakan pemberdayaan di bidang sosial budaya melalui upaya menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal (MRP, 2009).

Continue reading

%d bloggers like this: