Mengapa, mengapa hutanku hilang ……… dan tak pernah tumbuh lagi?


Freddy Pattiselanno (Universitas Negeri Papua, Manokwari)

Bagian syair dari lagu berjudul Kemarau yang dilantunkan group “The Rollies” pada tahun 70-an saat ini sepertinya menjadi kenyataan di mana-mana. Mengapa, mengapa hutanku hilang dan pernah tumbuh lagi? Ini menjadi pertanyaan kita semua….kemana hilangnya hutan kita?

Akhir tahun 2013 isu Areal Penggunaan Lain (APL) dari sejumlah kawasan di Papua Barat merebak dan menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat. APL memang sangat sensitif, karena berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sekaligus mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan PP No 26 tahun 2008.

Menghangatnya isu APL tentu saja bukan tanpa alasan. Saya coba menelusuri kembali perubahan lansekap yang terjadi dengan sangat cepat di kawasan Kepala Burung Papua. Dalam beberapa tahun terakhir ini dampak pemekaran sejumlah wilayah dikuatirkan menjadi ancaman terhadap peralihan fungsi kawasan. Bukan hanya itu saja, tetapi ketergantungan pemerintah terhadap industri ekstraktif (tambang, hutan dan perkebunan serta pertanian skala komersial) akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap konversi sejumlah lahan termasuk wilayah hutan untuk kepentingan lain.

Perkebunan Kelapa Sawit di Sidey

Perkebunan Kelapa Sawit di Sidey

Hal ini cukup beralasan, karena terbentuknya pemerintahan baru terpisah dari pemerintah induk memaksa pemerintah baru berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga ketergantungan Pemda setempat terhadap industri yang berbasis ekstraktif (pertambangan, pertanian komersial dan aktivitas lainnya) menjadi sangat tinggi. Sebagai contoh keberadaan PT Akram Resources yang mendapat lisensi penambangan emas seluas 992,3 km2 sekitar 40km dari kawasan pesisir tepatnya di desa Warmandi, Distrik Abun, Kabupaten Tambrauw. Contoh lainnya misalnya Konsesi areal perkebunan komersial (Perkebunan Kelapa Sawit) kepada Medco Energy sejak tahun 2009 yang mengusulkan 45.000 ha areal perkebunan di Distrik Sidey, Manokwari yang dikuatirkan akan berkembang di tahun mendatang. Perlahan tapi pasti, dikuatirkan hal ini akan terus berlanjut dan berdampak signifikan terhadap lahan yang tadinya bukan diperuntukan bagi areal industri ekstraktif yang disebutkan sebelumnya.

Ruas Jalan Amberbaken-Kebar-Abun

Ruas Jalan Amberbaken-Kebar-Abun

Ini belum termasuk konversi lahan untuk kepentingan sarana dan pra-sarana lain termasuk pembangunan jalan. Hasil analisis spasial yang dilakukan Conservation International (CI) Papua, menunjukkan bahwa koneksi jalan yang baru dibangun di Tanah Papua akan mencapai kurang lebih 2.700km, dan lokasi jalan yang baru dibangun berada kurang dari 20km dari 25% kawasan yang dilindungi di Papua (Anggraeni & Watopa, 2004). Dalam penelitian kami di semenanjung Kepala Burung Papua, perubahan yang signifikan terlihat dari terbentuknya sejumlah ruas jalan baru yang menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah dataran tinggi. Misalnya rencana ruas jalan Kebar-Amberbaken-Abun yang terletak di antara desa Imbuan dan Waibem.

Mengungkapkan hal ini bukan berarti saya tidak sependapat dengan pemekaran wilayah dan berkembangnya industri pertambangan, kehutanan dan pertanian-perkebunan komersial. Akan tetapi pada prinsipnya semua aspek pemanfaatan lahan yang ada tetap mengacu pada RTRW yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau bilamana terjadi perubahan sudah seyogianya itu dilakukan berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan AMDAL. Ini sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang diatur berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Kondisi aliran sungai saat banjir

Kondisi aliran sungai saat banjir

Alih status sejumlah kawasan hutan untuk berbagai kepentingan akan memicu terjadinya erosi, hilangnya tutupan tanah bagian atas serta hanyutnya sejumlah material tanah ke laut. Perlu diketahui dari hasil studi Master Plan Pembangunan Kehutanan Kabupaten Tambrauw yang dilakukan Fakultas Kehutanan UNIPA pada tahun 2012 yang lalu, sedikitnya ada 21 Daerah Aliran Sungai yang mengalir dari dataran tinggi ke pesisir di wilayah Kepala Burung dengan luasan sekitar 1.057.468,7 hektar. Oleh karena itu hanyutnya berbagai material tanah akan berdampak terhadap modifikasi kawasan pesisir dan berpindahnya sejumlah vegetasi yang kesemuanya akan mengancam kehidupan spesies yang dilindungi di kawasan pesisir termasuk penyu belimbing (Dermochelys coriacea). Apalagi kawasan Kepala Burung merupakan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang merupakan bagian dari wilayah “Segitiga Karang” atau lebih dikenal dengan “Coral Triangle” yang ikut diratifikasi oleh pemerintah.

Jika kita mengacu pada hasil analisis spasial yang dilakukan oleh CI Papua, ada dua kawasan lindung yang kemungkian besar terkena dampak dari konversi lahan yang terjadi saat ini.

Potensi keragaman hayati

Potensi keragaman hayati

1.Cagar Alam Tambrauw Utara ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No: 820/Kpts/Um/11/82 tertanggal 10 November 1982 dengan wilayah seluas 368.365 hektar. Pada tahun 2001 bersama dengan tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Manokwari dan Universitas Negeri Papua telah dilakukan survey potensi kawasan untuk berbagai kelompok taksa di sekitar kawasan dan hasil penelitian secara jelas mengungkap potensi keanekaragaman hayati kawasan cagar alam tersebut.
2.Kawasan lain yang kemungkinan akan terkena dampak dari konversi lahan yang terjadi saat ini yaitu Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA). CAPA memiliki luas 68.325 hektar, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No 514/Kpts-II/1995 tertanggal 26 September 1995 juga dikenal karena merupakan habitat sejumlah satwa termasuk dengan kupu-kupu sayap burung (Ornithoptera paradisea) dan burung pintar (Amblyornis inornatus)

Sungguh ironis, karena beberapa tahun yang lalu ada pemikiran Pemda untuk menetapkan Papua Barat sebagai salah satu provinsi konservasi di kawasan timur Indonesia. Memang peralihan fungsi sejumlah kawasan di satu sisi mampu meningkatkan tingkat penghidupan masyarakat setempat, tetapi dikuatirkan hanya bersifat sesaat, karena jika tidak diikuti dengan pmbinaan serta pemberdayaan masyarakat yang memadai akan berdampak terhadap pemanfaatan yang tidak berkelanjutan.

Transportasi darat saat ini

Transportasi darat saat ini

Di sisi lain, meskipun sudah ada jalan, biaya transportasi darat masih cukup mahal dan hal ini merupakan salah satu faktor pembatas khususnya dalam perdagangan hasil bumi, karena hasil penjualan tidak sebanding dengan biaya transportasi yang dikeluarkan. Karena itu masyarakat masih sangat tergantung pada pelayaran perintis antar pesisir yang jadwal pelayarannya terkadang tidak menentu. Terkadang perdagangan hasil bumi masyarakat juga ikut tersendat. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita semua, biarlah apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya meninggalkan nama baik bagi kita di waktu mendatang, tetapi juga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk tetap bisa menikmati keindahan alam dan kekayaan keragaman hayati di bumi Cenderawasih.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: