Investasi untuk masa depan sumberdaya manusia Bumi Cenderawasih (Renungan akhir tahun dan Dialog terbuka dengan Pemda Propinsi Papua)


Freddy Edoway (PNS Disperindag Kabupaten Deiyai, Peserta Program DPP 2010 dan saat ini sedang belajar di James Cook University, Australia) & Freddy Pattiselanno (Pengajar di Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari dan Peserta Program DPP 2008)

 

Sumberdaya Manusia (SDM) di Tanah Papua dan tantangannya
Tantangan utama dari pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) dalam mendukung program pembangunan di Tanah Papua adalah masih kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah ini salah satunya disebabkan oleh kondisi sumberdaya manusia yang masih jauh dari apa yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Hasil kompilasi dari berbagai makalah penunjang dalam kajian yang dilakukan Conservation International Indonesia (2004) menunjukkan bahwa pada tahun 2001 dari 44.177 orang pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Papua (sebelum terbentuknya Papua Barat), persentase terbesar adalah lulusan SMA (61%) dibanding lulusan sarjana (18%). Idealnya lulusan sarjana harus lebih banyak dibanding SMA sehingga diperoleh model kerucut terbalik dari lulusan paling tinggi, sarjana misalnya menurun semakin berkurang sampai ke lulusan SMP misalnya jika memang lulusan SMP masih termasuk dalam kategori lulusan yang diperlukan. Data tahun 2001 tersebut juga menunjukkan masih tingginya PNS lulusan SMP (6.45%) dan SD (5.33%).

Kondisi ini masih diperparah dengan tidak sesuainya latar belakang pendidikan pegawai pemerintahan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya. Jika diibaratkan sebagai “orang sakit”, pasien menderita sakit di kepala, tetapi yang diobati adalah kakinya. Hasilnya penyakit pasien tersebut tidak pernah dapat disembuhkan. Kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus berlangsung akan berakhir dengan kematian si pasien. Hal yang sama terjadi dalam aparatur pemerintahan kita sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari program yang direncanakan capaiannya tidak optimal.
Tentu saja hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam mengemban tujuan OTSUS di Tanah Papua termasuk Perguruan Tinggi (PT). Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Tanah Papua, PT telah berusaha memacu kualitas sumberdaya manusia dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan yang prima dan berkualitas di Tanah Papua. Berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai Perguruan tinggi, salah satunya adalah dengan menyekolahkan staf pengajar ke jenjang yang lebih tinggi  tidak untuk meningkatkan SDM yang ada.

Usaha membangun SDM Tanah Papua

Salah satu program peningkatan SDM bagi putra/i Papua yang telah dilaksanakan yaitu melalui program pelatihan bahasa yang disebut program Dinas Pendidikan dan Pengajaran (DPP) Provinsi Papua pada lembaga Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Bali.

Bapak James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Papua selaku Penanggung Jawab Program Pelatihan Bahasa Inggris DPP-IALF

Bapak James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Papua selaku Penanggung Jawab Program Pelatihan Bahasa Inggris DPP-IALF

Tujuan utama dari program DPP adalah mempersiapkan putra/i Papua yang siap bersaing meraih sejumlah beasiswa luar negeri (BLN) yang ditawarkan oleh beberapa negara seperti Australia Awards Scholarships (AAS), AMINEF, Beasiswa New Zealand, dan NUFFIC. Menurut hemat kami program DPP telah berhasil membawa putra/i Papua yang telah menyelesaikan pelatihan bahasa Inggris mendapat beasiswa yang ditawarkan melalui tingkat seleksi yang ketat untuk belajar ke luar negeri.

Program DPP dianggap lebih menghemat biaya (cost efficiency) and lancar (effective) bila dibandingkan program pelatihan bahasa yang dibiayai langsung ke luar negeri. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2008. Sayangnya program ini sudah berakhir pada tahun 2013 lalu dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda keberlanjutannya.

Dari setiap tahun pelaksanaan program dengan jumlah peserta yang bervariasi, secara keseluruhan program DPP-IALF ini sudah meluluskan 6 angkatan dengan total peserta 184 orang peserta didik.

Salah satu angkatan program DPP IALF

Salah satu angkatan program DPP IALF

Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan tahun 2010 sudah sekitar 35 orang yang berhasil mendapatkan BLN. Ini belum termasuk peserta tahun 2011 sampai 2013. Mereka yang ikut program ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan kualifikasi lulusan S1 dan S2. Ada yang sudah bekerja baik di Perguruan Tinggi atau PEMDA dan ada juga sarjana yang baru menyelesaikan pendidikan dan lolos seleksi untuk mengikuti program ini. Secara keseluruhan lulusan program DPP-IALF ini sudah ikut berkontribusi terhadap pengembangan SDM Tanah Papua. Menurut catatan kami, ada yang sudah pulang dengan gelar master dari Belanda dengan sumber beasiswa NUFFIC, master dan doktor dari Jerman dengan sumber beasiswa DAAD dan DIKTI juga telah menyelesaikan pendidikan tingkat magister dan doktor dari Australia dengan sumber beasiswa AAS. Sebagian lain masih mengikuti program pendidikan jenjang master dan doktor di berbagai negara termasuk Belanda, Jerman, Australia dan Selandia Baru.

Keberlanjutan program: apakah masih perlu?

Memang tidak semuanya lulusan program ini berhasil mendapat kesempatan belajar ke luar negeri, tetapi mereka bisa menyelesaikan program pendidikan di berbagai PT di Indonesia dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

Ibu Yohana Yembise, Tokoh Perempuan & Pendidikan Papua yang ikut memperjuangkan pelaksanaan program DPP

Ibu Yohana Yembise, Tokoh Perempuan & Pendidikan Papua yang ikut memperjuangkan pelaksanaan program DPP

Sebagian besar peserta yang pernah ikut terlibat dalam program DPP-IALF punya pendapat yang sama. Diakui bahwa terobosan ini merupakan kerja luar bisa DPP Papua yang hasilnya baru mulai dituai saat ini.  Oleh karena itu akan sangat bijaksana jika Pemda PAPUA perlu mempertimbangkan keberlanjutan program seperti ini di waktu mendatang.

Catatan yang tertinggal selama program berlangsung di IALF Bali yang juga menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan program di waktu mendatang adalah sebagai berikut:

1. Dengan syarat dan sasaran akhir yang ditargetkan, lama program harus diatur dengan baik. Artinya bahwa dengan waktu dan dana yang sudah disipakan, program ini harus bisa menjangkau dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada mereka yang berpotensi.
2. Mengikuti pendidikan di luar negeri bukan hanya memerlukan kemampuan berbahasa Inggris yang baik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat setempat dimana kita sekolah. Karena itu peserta program perlu juga dipersiapkan dengan perubahan gaya hidup yang akan terjadi ketika mereka berada di luar negeri. Dari pengalaman, hal ini paling sering menjadi kendala utama kesuksesan dalam mengikuti pendidikan di luar negeri.
3. Dalam melamar BLN salah satu persyaratan adalah IELTS, TOEFL atau sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Sertifikat yang diterbitkan mempunyai batas waktu berlaku untuk dua tahun dan selanjutnya tidak dapat digunakan lagi untuk melamar beasiswa. Diharapkan Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat memfasilitasi lembaga terkait yang berkompeten (IALF) untuk kiranya dapat mengadakan tes IELTS atau TOEFL yang dipusatkan di Jayapura dengan anggaran pemerintah, tanpa dibebankan kepada anak-anak asli Papua.
4. Yang terakhir dan merupakan hal penting, pihak Pemda dalam hal ini Gubernur dan jajarannya perlu melakukan pendekatan dengan kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta yang menyediakan program beasiswa secara luas kepada warga negara Indonesia. Hal ini akan sangat membantu lulusan program DPP untuk melamar program beasiswa yang tersedia sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Inggris mereka yang memenuhi persyaratan yang diminta.

Menatap masa depan yang lebih baik

Dalam kerangka OTSUS, pengaturan alokasi dana untuk biaya pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu dengan porsi 18,88% untuk pelayanan pendidikan, penganggaran biaya untuk kegiatan seperti program DPP tidak akan sia-sia. Pada akhirnya semua akan kembali untuk kemajuan bumi Cenderawasih yang kita cintai. Dalam era Papua Modern saat ini sungguh amat bijaksana jika porsi perjuangan dengan otot semakin dikurangi dan meningkatkan porsi perjuangan dengan otak. Untuk menunjang hal ini SDM yang berkualitas merupakan tuntutan utama perjuangan melawan segala bentuk ”penjajahan” untuk menatap masa depan Papua yang lebih baik. Kalau hasil tuaiannya belum bisa dilihat saat ini, percayalah dalam kurun waktu lima tahun ke depan kita bisa merasakan dampak investasi yang dilakukan saat ini. Pada akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya patut disampaikan kepada Pemda Papua khususnya DPP yang sudah memberikan kami kesempatan ikut dalam program ini sehingga bisa mendapat kesempatan menimba ilmu di luar negeri.  Tabea!!!

Catatan: Gambar diunduh dari website yang relevan

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: