Menyoal potensi konflik penyelenggaraan “Provinsi Konservasi” Papua Barat


Agustina Y.S. Arobaya (Kepala Laboratorium Konservasi dan Lingkungan) & Freddy Pattiselanno (Peneliti pada Divisi Pembangunan Berkelanjutan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat)  Universitas Papua Manokwari
 

Mengapa harus menjadi Provinsi Konservasi Papua Barat?

Laporan resmi dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampai dengan Maret 2013, Papua Barat termasuk dalam delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi (26.7%) kedua setelah Provinsi Papua (31.13%).

Kemiskinan terkadang mendorong manusia untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara berlebihan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena itu pemerintah sangat bergantung pada industri ekstraktif hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu – HHBK (rotan, getah damar, minyak atsiri dari masoi, gaharu dan kulit lawang). Selain itu industri migas, hak pengusahaan hutan dan pertanian modern menjadi modal sumberdaya alam untuk peningkatan pendapatan daerah.

Dari konteks global tentang “mega biodiversity”, Indonesia tercatat memiliki rekor terbesar kedua setelah Brazil. Papua merupakan “benteng pertahanan” terakhir untuk restorasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang berada di wilayah hutan hujan tropis.

Menyadari akan potensi ancaman layaknya bom waktu yang dapat meledak kapan saja dan membawa dampak terhadap penghidupan masyarakat maka dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya alam yang ada untuk kepentingan masyarakat banyak secara bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan provinsi konservasi.

Pada tanggal 19 Oktober 2015 yang lalu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Sebagai tindak lanjutnya telah dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang bertugas mengawal dan merencanakan proses penyelenggaraan Provinsi Konservasi.

Apa komentar masyarakat tentang Provinsi Konservasi?

Kami coba menghimpun pendapat masyarakat secara informal tentang pelaksanaan provinsi konservasi Papua Barat yang sudah dideklarasikan pemerintah.  Sebagian menyambut baik deklarasi yang dilakukan pemerintah karena percaya bahwa hal ini akan menjaga kelestarian keragaman hayati yang ada.  Pendapat mereka wajar, karena Tanah Papua adalah merupakan habitat atau tempat tinggal sejumlah biota (tumbuhan dan satwa) endemic yang hanya hidup di tanah ini.

Sebagian lain pesimis dengan usaha pemerntah karena menurut mereka usaha pemerintah hanya “suam-suam kuku” saja atau tidak serius dengan apa yang sudah dideklarasikan. Menurut mereka pemerintah harus membuat sejumlah aturan yang mengatur penyelenggaraan provinsi konservasi supaya apa yang sudah direncanakan pemerintah tidak mubazir.  Pendapat lainnya sangat sinis dan menganggap bahwa pemerintah seperti orang yang baru terbangun dari mimpi di siang bolong. Kenapa seperti itu? Menurut mereka deklarasi ini akan membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya karena baik hutan maupun isinya sudah dilindungi.  Padahal penghidupan masyarakat bergantung pada hutan, karena hutan merupakan “mama” bagi mereka yang menyusui mereka.

Sebagian lain menguatirkan penghidupan mereka di waktu mendatang karena konservasi berarti membatasi investasi besar dan modern (seperti kelapa sawit, hak pengusahaan hutan – HPH, dan pertambangan) yang menurut mereka berdampak terhadap peningkatkan pendapatan masyarakat setempat.  Di sisi lain Tanah Papua memiliki kekayaan sumberdaya alam yang jika dimanfaatkan dengan baik mampu menghidupi masyarakat secara luas.

Bukti empiris kekayaan hayati Tanah Papua

Para peneliti asing yang pernah bekerja bertahun-tahun di Tanah Papua seperti Ron Petcoz dan Tim Flannery sudah mempublikasikan kekayaan hayati Tanah Papua secara global. Bukan itu saja, menurut mereka melimpahnya kekayaan hayati tersebut karena di Tanah Papua mulai dari pesisir sampai ke dataran tinggi merupakan habitat yang menjamin penghidupan flora dan fauna yang ada. Oleh karena itu kajian terakhir yang dilakukan Conservation International Indonesia menunjukan sekitar 50% kekayaan hayati di Indonesia ditemukan di Tanah Papua.

Pendekatan ekologi kekayaan hayati secara spasial yang dilakukan peneliti di UNIPA menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Papua Barat perlu dilindungi karena merupakan habitat flora dan fauna potensial Papua.

Walaupun ketersediaan data spasial dari studi sosial ekonomi khususnya sumber penghidupan masyarakat sangat terbatas, kajian yang dilakukan tim peneliti UNIPA juga menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat di kabupaten/kota di Papua Barat terhadap sumberdaya alam sangat tinggi.  Oleh karena itu memberikan ruang khusus bagi penghidupan masyarakat setempat merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.

Dari bukti empiris yang ada, terlihat bahwa penyelenggaran Provinsi Konservasi Papua Barat secara ekologi dan sosial ekonomi berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara dan masyarakat serta para pihak lainnya yang memanfaatkan potensi yang ada untuk kepentingan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah daerah?

Bagaimana menyikapi potensi konflik yang mungkin terjadi?

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ada harus dilakukan secara adil merata oleh para pihak (stakeholder) secara transparan. Bekerja bersama dengan masyarakat setempat dari pada membatasi keikut sertaan mereka dalam perencanaan pembangunan adalah hal yang mutlak dikerjakan. Berpartner dengan masyarakat juga dapat membangun kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat setempat dalam merencanakan program pembangunan atau Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) dan mengembangkan perasaan memilki serta keikut sertaan menjaga lingkungan sekitar sehingga bisa berfungsi maksimal sebagai penyanggah sosial (social barrier) di areal konservasi. Sumberdaya alam yang ada bukanlah warisan nenek moyang tetapi merupakan aset yang dititipkan generasi mendatang pada kita untuk dijaga kelestariannya.

Penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan provinsi konservasi perlu mengakomodir kepentingan masyarakat banyak juga. Sudah selayaknya POKJA Provinsi Konservasi Papua Barat menetapkan dan merekomendasikan ‘ambang perlindungan minimum’ yang dapat diukur untuk penggunaan sumber daya alam, mengusulkan untuk meninjau peran langsung modal-alam yang ada guna mendukung kehidupan masyarakat setempat.

Rencana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dibawah sorotan UU Otonomi Khusus 21/2001, sudah sepatutnya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang terhadap keputusan yang berpihak pada masa depan keanekargaman hayati Papua. Di sisi lain konflik kepentingan diantara instansi teknis terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Dinas Pekerjaan Umum soal peruntukan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus sedapat mungkin dikurangi melalui sinkronisasi perencanaan pengembangan wilayah yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada akhirnya dan yang sangat penting adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan provinsi konservasi dan mengakomodasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari etika konservasi harus mendapat perhatian serius. Mendorong pengetahuan tradisional sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal ini perlu menjadi fokus karena masyarakat adat di Papua sudah sejak dahulu mempunyai dan mempraktekkan kearifan tradisional – hukum adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan memberikan apreseasi yang tinggi terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang dimilikinya.

Catatan: Naskah dimuat dalam kolom opini Media Papua, 4 Maret 2016

Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: