Betonisasi Manokwari


Freddy Pattiselanno (Mengajar Pengantar Ilmu Lingkungan di Fakultas Peternakan, Universitas Papua)

Agustina Y.S. Arobaya (Kepala Laboratorium Konservasi dan Lingkungan Hidup Fakultas Kehutanan, Universitas Papua)

Sekilas, Manokwari dalam angka
Berdasarkan data dari BPS Papua Barat (2014), saat ini Manokwari memiliki jumlah penduduk sebanyak 150.179 orang yang tersebar di 160 kampung dan 9 distrik dengan luas kurang lebih 14.448,50 km2.

 

Kota Manokwari di sepanjang Teluk Doreri

Kota Manokwari di sepanjang Teluk Doreri

Pertambahan usia kota Manokwari (8 November 2016 akan berusia 118 tahun) berbanding terbalik dengan luas wilayah administrasinya. Artinya bahwa dengan pertambahan usia, luas wilayah administrasi Manokwari semakin menyusut. UU No. 23/2012 telah menetapkan Distrik Ransiki, Oransbari Neney, Dataran Isim, Momi Waren dan Tahota sebagai bagian dari kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dengan luas wilayah 3.041,66km2, ibukota pemerintahan berada di Boundij, Distrik Ransiki.

Menurut UU NO. 24/2012, sebagian dari wilayah Manokwari lainnya resmi menjadi bagian kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan luas wilayah 1.681,60km2, Distrik Anggi, Anggi Gida, Membey, Sururey, Didohu, Taige, Catubaouw, Testega, Minyambouw resmi menjadi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan ibukotanya di Ullong, Anggi. Dengan demikian secara matematis, kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk telah kehilangan wilayah seluas 7.344.73 km2 termasuk Distrik Kebar dan Amberbaken yang sebelumnya sudah menjadi bagian Kabupaten Tambrauw. Oleh karena itu kurang lebih 50% dari luasan 14.448,50 km2 luasan Manokwati telah menjadi bagian wilayah administrasi pemerintahan kabupaten pemekaran yang baru.

Meskipun kehilangan sejumlah wilayah administrasi, dinamika jumlah penduduk kota Manokwari melonjak dengan sangat cepat. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Manokwari sebanyak 131.356 orang (BPS Manokwari, 2007). Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari saat ini adalah 150.179 orang (BPS Manokwari 2014). Model yang dikembangkan oleh Iswadi (2009), memprediksi bahwa populasi penduduk Manokwari akan terus bertambah di waktu mendatang dan pada akhirnya berdampak terhadap daya dukung lingkungan serta munculnya berbagai masalah sosial lainnya.

Betonisasi Manokwari
Perkiraan jumlah penduduk yang terus meningkat sementara luas wilayah Manokwari yang semakin berukurang ternyata berdampak terhadap kapasitas tampung wilayah yang mau tidak mau berdampak terhadap kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan. Peningkatan jumlah penduduk bukan saja memerlukan ruang untuk tempat tinggal tetapi juga untuk tempat berusaha dan mencari nafkah. Saat ini banyak investor yang tertarik untuk menanam modalnya dan melirik peluang bisnis di berbagai sektor usaha di Manokwari
misalnya bisnis properti.

Ruko dan Rukan di sepanjang jalan Wosi

Ruko dan Rukan di sepanjang jalan Wosi

Menjamurnya bangunan ruko (rumah toko) dan rukan (rumah kantor) di sepanjang jalan sekitar kota dan Wosi sampai ke Jalan Baru merupakan bukti berkembangnya berbagai sektor usaha di Manokwari. Menurut data dari website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Manokwari, saat ini ada sekitar 20-an hotel/penginapan di Manokwari.

Usaha jasa perhotelan juga menjamur di Manokwari

Usaha jasa perhotelan juga menjamur di Manokwari

Dampak yang paling signifikan terlihat di sepanjang Jalan Raya Esau Sesa (Jalan Baru) sampai ke Wosi yang terkadang macet akibat meningkatnya arus lalu lintas karena aktivitas berbagai bidang usaha. Meskipun tidak memiliki data terkini, perkembangan jumlah hotel dan perumahan di Manokwari meningkat sangat pesat. Munculnya hotel dan kawasan perumahan baru di Arfai, Andai, sekitar jalan Esau Sesa, Sowi Gunung, kota, Bumi Marina sampai ke Anggori, Litbang Kehutanan dan Amban Pantai menunjukkan bahwa dampak ledakan populasi penduduk perlahan tapi pasti akan berdampak terhadap daya dukung lingkungan .

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, persoalan serius muncul akibat
hilangnya sejumlah besar kawasan hijau yang tadinya berfungsi ganda sebagai habitat sejumlah plasma nutfah lokal Papua tetapi juga tempat menyerap dan menyimpan air yang juga memainkan peranan penting sebagai penyaring gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor yang jumlahnya meningkat secara signifikan di kota Manokwari dan sekitarnya.

Sejumlah kawasan hijau yang menyusut luasannya misalnya Hutan Lindung Wosi Rendani berdasarkan SK Gubernur Irian Jaya seluas 300 hektar, saat ini hanya tersisa sekitar 88 hektar. Penyusutan luas lahan kawasan lindung ini diakibatkan karena konversi lahan yang yang tidak sesuai dengan peruntukan (misalnya untuk perkantoran, perhotelan dan usaha bisnis lainnya).

Tugu Jepang di Taman Wisata Alam Gunung Meja

Tugu Jepang di Taman Wisata Alam Gunung Meja

Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWAGM) yang memiliki luasan lahan sekitar 460,25 hektar dari tahun ke tahun luasan lahannya terus menyusut. Konversi hutan untuk berbagai kepentingan termasuk areal pertanian dan perkebunan serta perumahan berdampak terhadap berkurangnya kawasan hijau yang ada. Mulai dari Anggori, Ayambori, Inamberi, Susweni sampai ke Bakaro, daerah yang dulunya adalah areal hutan, saat ini telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan, kawasan perumahan serta perkantoran.

Konversi hutan tersebut hampir semuanya merupakan bagian dari proses “betonisasi” yang terlihat lumrah di Manokwari. Hilangnya sejumlah kawasan hijau menjadi bangunan megah berkonstruksi beton merupakan proses betonisasi yang berdampak buruk bagi pengelolaan lingkungan kota. Bangunan yang baru sekaligus menutup permukaan tanah yang tadinya ditumbuhi pohon, belukar, semak dan rerumputan.

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Manokwari
Menyisakan areal seputar kota Manokwari bagi RTH saat ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian karena alasan lingkungan. RTH bukan hanya memenuhi kriteria lingkungan bagi pengembangan kota, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai ruang interaksi masyarakat atau bahkan menjadi sarana rekreasi yang murah meriah dan terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Fenomena yang umum di sekitar Manokwari saat ini yaitu berkurangnya tempat bermain bagi anak-anak sehingga mereka sering terlihat bermain di sekitar jalan raya atau halaman perkantoran, toko yang notabene kurang aman bagi mereka. Padahal RTH kota bisa saja berukuran medium seperti area pertamanan (city park), sarana olahraga atau yang berukuran mikro seperti taman bermain (playground) “Taman Sepatu” di depan rumah Kapolres Manokwari, atau bisa juga taman lingkungan (community park).

Tentu saja ketersediaan RTH bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Manokwari, tetapi dapat juga diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga setiap pengembang pertokoan atau perumahan bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembangunan RTH di kompleks pertokoan dan perumahan. Jauh lebih penting sebenarnya RTH melakukan fungsi menunjang tataguna tanah, pelestarian alam dan tanah serta pelestarian plasma nutfah setempat.

“Betonisasi atau Hijaunisasi?”
Betonisasi atau melapisi wilayah kota Manokwari dengan beton tentu saja bukanlah tindakan yang bijaksana. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Paulus Demas Mandacan dan Edi Budoyo haruslah secara bijak memikirkan program penghijauan kota Manokwari. Sejalan dengan kondisi Manokwari saat ini RTH akan bermanfaat untuk: (1) Memberikan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota, (2) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota, (3) Membantu penyerapan air sekaligus menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan (banjir), menangkap dan menyimpan air, (4) Menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin, (5) Memelihara sirkulasi udara dalam kota dan (6) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan rekreasi masyarakat perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Dengan luasan Manokwari saat ini sekitar 8.000 km2 setelah beberapa wilayah distrik menjadi wilayah administrasi kabupaten pemekaran, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus tersedia sekitar 2.400 km2 RTH di Kabupaten Manokwari.

Ini merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten Manokwari untuk menganalisa apakah RTH yang ada saat ini sudah memenuhi kelayakan undang-undang yang berlaku. Jika masih kurang sekaranglah saatnya untuk mengalokasi areal untuk RTH sehingga kepentingan publik juga ikut diakomodir dalam pengembangan kota Manokwari di waktu mendatang.

Catatan:

Artikel dimuat dalam kolom opini Media Papua, 5 April 2016

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: