Meneropong Profil Provinsi Konservasi Papua Barat menggunakan lensa Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2016


Oleh: Agustina Y.S. Arobaya (Fahutan UNIPA) & Freddy Pattiselanno (Fapet UNIPA)

Provinsi Konservasi Papua Barat saat ini

Isu tentang Provinsi Konservasi Papua Barat sejak dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2015 yang lalu bukanlah merupakan hal yang baru bagi setiap lapisan masyarakat di Papua Barat. Dalam setiap kesempatan baik formal maupun informal isu ini terus diperkenalkan dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat oleh pihak pemerintah dan tim POKJA  yang telah dibentuk untuk mengawal dan merencanakan proses penyelenggaraan Provinsi Konservasi Papua Barat.

Penyiapan naskah akademik melalui serangkaian review berdasarkan ketersediaan data ekologi kekayaan hayati dan sosial ekonomi khususnya sumber penghidupan masyarakat secara spasial telah dilakukan oleh tim peneliti UNIPA.  Ketersediaan naskah akademik ini sangat urgen sebagai acuan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan provinsi konservasi. Bahkan saat ini, Tanggal 6 Juni 2016,  Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan Seminar Sehari yang diikuti oleh berbagai SKPD terkait, Tim Pokja dan LSM terkait serta Perguruan Tinggi untuk melihat sejauh mana kemajuan persiapan penyelenggaraan Provinsi Konservasi Papua Barat.

Hari Lingkungan Hidup 2016

World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup (HLH) merupakan salah satu kampanye global terbesar terkait pelestarian lingkungan hidup. HLH bertujuan untuk menginspirasi setiap orang di bumi untuk mengambil tindakan dalam melestarikan lingkungan hidup. HLH diperingati setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya.

HLH tahun 2016 mengangkat isu tentang perdagangan ilegal satwa liar. United Nations Environment Programme (UNEP), program lingkungan PBB, kemudian mengangkat isu ‘tanpa kompromi dalam memerangi perdagangan ilegal satwa liar” sebagai isu utama. Tema HLH 2016 adalah memerangi perdagangan ilegal satwa liar. Tema ini diwujudkan dalam sebuah slogan “Go Wild for Life” yang jika dialih bahasakan adalah Menjadi liar untuk tetap hidup. Hal ini cukup beralasan karena perdagangan ilegal satwa liar telah mengikis keanekaragaman hayati di bumi dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies sehingga terancam punah.

Provinsi Konservasi Papua Barat dan HLH 2016

Seminar sehari yang dilakukan PEMDA Papua Barat merupakan momen yang tepat untuk mengetahui sudah sejauh mana kemajuan kerja Tim POKJA apalagi kita semua masih berada dalam suasana memperingati HLH. Slogan HLH 2016 sungguh mengungkapkan kondisi satwa liar di Papua yang terancam perdagangan illegal dan penyelundupan ke luar daerah.  Tentunya hal ini sangat merugikan (lihat Media Papua, 3 Mei 2016).  Secara tersirat, slogan tersebut memberikan pemahaman bahwa sudah selayaknya membiarkan flora dan fauna liar hidup bebas di habitat alaminya.  Kondisi habitat alami merupakan jaminan keberlangsungan hidup flora dan fauna liar jika keadaan di sekitarnya tidak terganggu.

Dalam konteks yang lebih luas slogan HLH 2016 mengisyaratkan bahwa konversi sejumlah luasan hutan yang juga adalah habitat alami flora dan fauna Papua akan mengancam kehidupan mereka dan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.  Menyediakan luasan tertentu bagi kehidupan biota yang ada di habitat alaminya akan menjamin keberlangsungan hidup mereka secara berkelanjutan. Terbukanya akses ke kawasan hutan yang selama ini terlindungi sebagai akibat pembangunan ruas jalan baru yang menghubungkan berbagai tempat di Tanah Papua serta fragmentasi wilayah hutan akibat logging, pertanian modern, pertambangan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat eksploitasi flora fauna asli di habitat alaminya. Hal mana sejalan dengan berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Papua Barat perlu dilindungi karena merupakan habitat flora dan fauna potensial Papua.

Di sisi lain konversi lahan yang terjadi hendaknya juga tidak mengorbankan penghidupan masyarakat yang masih bergantung pada hutan sebagai “mama yang menyusui” mereka yang berdiam di sekitar wilayah hutan.  Misalnya saja dusun sagu, wilayah ulayat sosial budaya klen atau kelompok etnik tertentu, hutan pamali atau areal berburu masyarakat sudah seyogianya tetap dijaga dan dilestarikan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang secara sosial dan kultural telah berinteraksi dengan alam jauh sebelum ide provinsi konservasi ini lahir,

Singkatnya, pemanfaatan sumberdaya alam yang ada harus dilakukan secara adil merata oleh para pihak (stakeholder) secara transparan. Bekerja bersama dengan masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan adalah hal yang mutlak dikerjakan. Berpartner dengan masyarakat juga dapat membangun kapasitas lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat setempat dalam merencanakan program pembangunan atau Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) dan mengembangkan perasaan memilki serta keikut sertaan menjaga lingkungan sekitar sehingga bisa berfungsi maksimal sebagai penyanggah sosial (social barrier) di areal konservasi.

Catatan: Artikel dimuat dalam Media Papua, 6 Juni 2016

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: