Dilematis Jalan Trans Propinsi


Freddy Pattiselanno (Universitas Papua Manokwari)

Ekonomi vs Ekologi

Analisa ekonomi tersedianya jaringan jalan yang berkaitan dengan akses pasar serta pertumbuhan ekonomi termasuk kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional di negara-negara berkembang telah banyak dipublikasikan. Bagi para ekonom jalan adalah pendekatan “biaya-efektif” guna mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mendorong perdagangan skala regional dan nasional sekaligus menyediakan akses terhadap sumberdaya alam dan pengembangan wilayah yang sesuai untuk peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan jalan

Pembangunan jalan

Sayangnya pembangunan jalan merupakan suatu tantangan besar, karena perencanaan yang kurang matang dapat berakibat buruk terhadap ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan. Pembangunan jalan yang membelah ekosistem hutan yang sebelumnya terpelihara dan terjaga dengan baik memicu terjadinya deforestasi, polusi dan invasi spesies asing. Terbukanya akses ke sejumlah kawasan hutan yang terisolasi juga menyediakan akses yang tidak terbatas bagi pemburu illegal yang mengancam keberadaan sejumlah spesies endemik di daerah-daerah yang memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi.

Oleh karena itu jalan dianggap sebagai penyebab utama fragmentasi habitat karena kehadiran jalan yang membelah lansekap hutan menjadi beberapa areal kecil yang terpisah satu dengan lainnya juga berkontribusi terhadap hilangnya berbagai spesies flora fauna di habitat alaminya. Tidaklah heran jika pandangan sinis bahwa pembangunan jalan adalah penyebab hilangnya kawasan hutan yang berdampak langsung terhadap kepunahan sejumlah spesies flora dan fauna endemik di beberapa daerah di Indonesia kemungkinan benar.

Jalan yang membelah kawasan hutan

Jalan yang membelah kawasan hutan

Pengembangan ruas jalan tidak hanya memicu tingkat kehilangan kawasan hutan seluas 50 kali lapangan bola per menit, tetapi juga ikut meningkatkan muntahan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer setiap tahunnya. Thomas Lovejoy – seorang ahli Biologi dari Amerika kemudian menyimpulkan bahwa “jalan adalah bibit dari perusakan kawasan hutan tropis di dunia”.

Jalan Trans Propinsi di Indonesia

Kita tidak dapat mengelak bahwa pembangunan jalan ikut memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah ruas jalan yang menunjang kebutuhan transportasi. Namun demikian pengembangan ruas jalan baru juga membawa implikasi mahal bagi alam dan lingkungan.

Pengembangan jaringan jalan sepanjang 2.508,5 kilometer di Sumatera telah menyediakan akses yang tidak terbatas kepada para pembalak hutan dan pemburu illegal. Dalam dekade terakhir ini kasus konflik antara manusia dan satwa liar sering terjadi dan dilaporkan meningkatdari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban manusia tetapi juga merupakan penyumbang terbesar terhadap berkurangnya populasi harimau Sumatera yang terancam punah serta spesies satwa liar lainnya yang rentan terhadap perubahan habitat alaminya.

Jalan di Malinau

Jalan di Malinau

Di Kalimantan, pengembangan wilayah Malinau yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kayan Mentarang juga menjadi penyebab utama kerusakan hampir sebagian besar habitat satwa liar dan mengancam spesies vertebrata berukuran besar dengan wilayah jelajah yang luas seperti beruang madu Malaya, babi hutan dan orangutan.

Kondisi jalan trans Sulawesi

Kondisi jalan trans Sulawesi

Pengalaman yang sama juga terjadi di Sulawesi, karena terhubungnya wilayah Sulawesi Utara dengan Gorontalo dan Sulawesi Tengah ikut meningkatkan importasi daging satwa liar dari areal hutan lainnya di Sulawesi untuk memenuhi permintaan pasar daging satwa di Manado dan Minahasa. Akibatnya tekanan terhadap satwa yang menjadi target perburuan seperti babi hutan, anoa, kelelawar dan beberapa spesies mamalia lainnya meningkat sangat tajam.

Contoh kasus dari beberapa daerah di Indonesia semakin memperjelas dampak negatif jalan trans provinsi sebagai satu-satunya ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati. Terjadinya degradasi habitat yang diikuti dengan perubahan habitat serta terbaginya luasan hutan menjadi beberapa bagian hutan yang lebih kecil mengancam keanekaragaman hayati. Hal ini pula diharapkan menjadi pembelajaran bagi rencana pengembangan ruas jalan baru di Tanah Papua.

Jalan Trans Tanah Papua

Hasil analisis spasial Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi (RACE) oleh Conservation International memperkirakan pembangunan ruas jaringan jalan baru sepanjang 2.700 km dengan kategori 1.500 km jalan nasional dan 1.200 km jalan provinsi di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).

Rencana pengembangan ruas jalan di Tanah Papua

Rencana pengembangan ruas jalan di Tanah Papua

Presiden Joko Widodo, Desember 2015 yang lalu kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua yang tertunda sejak 2013 lalu. Rencana tersebut termasuk pembangunan jalan Trans Papua Barat di sepanjang pesisir Kepala Burung sepanjang 571 km yang menghubungkan Manokwari dan Sorong. Oleh karena itu kemungkinan besar pengembangan ruas jalan baru di Tanah Papua akan terealisasi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Jika dikaitkan dengan program penyediaan pangan, pembukaan ruas jalan baru sangat vital karena laju pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat dan permintaan pangan global yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050. Tersedianya akses jalan ikut mempengaruhi distribusi pangan, terutama di Tanah Papua dengan pemekaran sejumlah daerah baru yang menjadi sentra produksi pertanian yang mampu memproduksi pangan dalam jumlah besar jika ditunjang tersedianya akses jalan. Terbukanya ruas jalan baru akan membantu penghidupan petani setempat karena tersedianya akses terhadap pupuk, sistem pertanian modern dan pasar untuk penjualan hasil pertanian mereka.

Investasi eksternal di bidang pertanian telah menjadi pendorong utama perekonomian di Papua dan Papua Barat. Hal ini cukup beralasan, karena sektor pertanian merupakan penyedia utama tenaga kerja yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Studi yang dilakukan oleh Universitas Papua (UNIPA) bekerjasama dengan Bank Indonesia mencatat komoditi unggulan dari 11 sektor riil di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum Komoditi Produk dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Sektor Pertanian (pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan) masih mendominasi KPJU Unggulan lintas sektoral di kabupaten/kota di Papua Barat. Dengan kata lain, pertanian masih merupakan sektor basis Usaha Mikro, Menengah, Kecil dan Makro UMKM di Provinsi Papua Barat. Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa komoditi pertanian yang terpilih tersebut merupakan komoditi strategis yang perlu diperhatikan terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

Jalan yang merambah kawasan konservasi

Jalan yang merambah kawasan konservasi

Sayangnya, hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Conservation International menunjukan bahwa hampir 25% kawasan konservasi dan hutan lindung di Papua berada dalam radius kurang dari 20 km dari ruas jalan yang sudah ada. Hutan lindung akan menerima dampak yang signifikan dari rencana pembukaan ruas jalan baru, karena sekitar 35% wilayahnya berada dalam zona penyangga dengan radius kurang dari 20 km. Sedangkan kawasan konservasi yang masuk kedalam zona penyangga sekitar 20 km dari ruas jalan hampir mencapai 30%.

Hasil tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi para perencana jalan di Tanah Papua untuk memperhatikan letak ruas jalan baru yang direncanakan, kondisi topografi wilayah pengembangan dan kehadiran kawasan lindung yang sudah ada sebelum jalan direncanakan.

Rencana Bijaksana Pembangunan Jalan

Kita perlu mengingatkan para elit politik, pengambil keputusan, ekonom, perencana infrastruktur dan masyarakat luas tentang besarnya biaya perbaikan lingkungan akibat ekspansi sejumlah ruas jalan yang baru terutama ke areal hutan yang belum tersentuh sebelumnya.

Pelaksanaan penilaian terhadap dampak lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan ruas jalan yang baru harus secara benar dilakukan. Pelaksanaan AMDAL yang tidak serius akan terus mendorong kerusakan hutan dan kehilangan sejumlah spesies satwa.

Koordinasi antar SKPD terkait

Koordinasi antar SKPD terkait

Mendesak lembaga pemerintah yang punya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang masih bersinggungan antara satu dengan lainnya untuk berkoordinasi merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Misalnya saja Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan perlu duduk bersama untuk merencanakan ekspansi ruas jalan baru sebagai tindak lanjut usaha membuka keterisolasian untuk menghubungkan daerah-daerah di Tanah Papua.

Hal yang tidak kalah penting lainnya yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan beroperasinya industri ekstraksi skala besar seperti konsesi hutan, kelapa sawit dan pertambangan yang ikut menyediakan akses jalan guna keperluan transportasi produksi usahanya.

Pembatasan pembukaan ruas jalan baru

Pembatasan pembukaan ruas jalan baru

Akhirnya ikut mempromosikan pembatasan terhadap pembangunan jalan pada areal hutan yang masih terlindungi adalah hal yang paling realistis, pendekatan hemat biaya yang relevan untuk mendukung usaha konservasi alam serta jasa ligkungan penting yang dimiliki luasan hutan yang tersisa.

Catatan: Gambar diunduh dari website yang relevan

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: